Tenaga Kesehatan untuk Daerah Terpencil Perlu Digalakkan

Belum semua masyarakat Indonesia menikmati pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Pemenuhan tenaga kesehatan (Nakes) melalui program Nusantara Sehat (NS) untuk DTPK diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

‘Pentingnya Nakes di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan perlu distressing dan NS merupakan upaya terobosan Kemenkes,’ kata Menteri Kesehatan RI Prof. Dr.dr. Nila Juwita Farid Moeloek, SpM(K), pada Rakor Pasca Penugasan dan Pemulangan Tim Nusantara Sehat Periode I Tahun 2015 (batch I), di Jakarta, Selasa (30/5).

Masyarakat yang tinggal di DTPK umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Hal tersebut disebabkan kondisi geografi, topografi, transportasi, akses komunikasi, tingginya tingkat kemiskinan penduduk, dan berbagai masalah sosial lainnya yang mereka hadapi.

Menkes Prof. Nila Moeloek mengatakan sumber daya kesehatan di DTPK belum memadai terutama sumber daya manusia kesehatan yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.

‘Kementerian Kesehatan terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan baik dari segi fasilitas pelayanan kesehatan maupun segi SDM kesehatan. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM Kesehatan, alokasi beasiswa, hingga terobosan pengiriman tim Nusantara Sehat dan Wajib Kerja Dokter Spesialis sebagai upaya pemenuhan tenaga kesehatan di daerah,’ tambah Prof. Nila Moeloek.

Membangun Indonesia dari Pinggiran

UU nomor 36 Tahun 2014 pasal 23 disebutkan bahwa penempatan tenaga kesehatan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara penugasan khusus. Lantas, sejak 2015 Kemenkes RI melakukan program penempatan tenaga kesehatan yang komprehensif, yakni Nusantara Sehat.

Program tersebut dibentuk untuk mewujudkan Nawacita ke-3, yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Pelaksanaannya dilakukan dengan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) yang dikirim ke DTPK.

Menkes Prof. Nila Moeloek berharap Melalui program Nusantara Sehat tersebut, mampu memberikan pelayanan kesehatan primer yang terjangkau dan berkualitas secara terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan.

‘Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dukungan lintas sektor lainnya diyakini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah dimana negara hadir ditengah-tengah masyarakat melalui pelayanan kesehatan benar benar dapat terwujud,’ kata Prof. Nila Moeloek.

Kemenkes Tempatkan 347 Tenaga Kesehatan

Tahun ini Kementerian Kesehatan RI kembali menempatkan tenaga kesehatan (Nakes) Nusantara Sehat angkatan pertama. Sebanyak 347 tenaga kesehatan yang terhimpun ke dalam 60 tim akan disebar di 18 Provinsi, 40 Kabupaten, 60 Puskesmas di Indonesia untuk dua tahun penugasan.

Komposisi profesi dari 347 Nakes terdiri dari 13 dokter umum, 10 dokter gigi, 55 perawat, 55 bidan, 47 tenaga kesehatan masyarakat, 38 tenaga kesehatan lingkungan, 46 ahli teknologi laboratorium medik, 48 tenaga gizi, dan 35 tenaga kefarmasian.

Penempatan Nakes angkatan kedua 2017 baru sampai pada tahap tes tertulis dan wawancara. Sementara seleksi Nakes angkatan ketiga 2017 direncanakan akan dilakukan pada akhir bulan Juli atau awal Agustus 2017.

Tahun ini merupakan tahun ketiga Kemenkes menempatkan tenaga kesehatan di Puskesmas dengan kriteria daerah terpencil atau sangat terpencil terutama di daerah tertinggal terpencil, sangat terpencil dan perbatasan, dan kepulauan (DTPK) di Indonesia dalam Program Nusantara Sehat. Sebelumnya, pada 2015 telah ditempatkan 694 tenaga kesehatan yang terhimpun dalam 120 tim, yang tersebar di 15 Provinsi, 48 Kabupaten, di 120 Puskesmas. Sementara pada 2016 telah ditempatkan 728 Tenaga Kesehatan, terhimpun dalam 131 tim, yang tersebar di 26 Provinsi, 60 Kabupaten, di 131 Puskesmas.

‘Program Nusantara Sehat merupakan upaya terobosan pemenuhan tenaga untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan,’ kata kepala Badan PPSDM, Kementerian Kesehatan RI drg. Usman Sumantri. M.Sc di Jakarta.

Proses pelaksanaan program Nusantara Sehat dilakukan melalui lima tahapan implementasi, yakni, pertama survei dan penentuan lokasi, kedua rekrutmen/seleksi secara online dan direct assessment, ketiga pelatihan pembekalan peserta sebelum keberangkatan, keempat penempatan, dan kelima sistem monitoring dan evaluasi yang terdiri dari evaluasi tengah tahun penempatan, masa transisi dan orientasi masa penugasan.

Sasaran dari program Nusantara Sehat, yakni terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan standar di Puskesmas DTPK, serta terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan di Puskesmas.

Dalam pelaksanaan program ini, sangat diperlukan dukungan dari lintas sektor, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dukungan yang diharapkan dari Bupati untuk keberhasilan Program Nusantara Sehat ini, yakni, menjamin keselamatan dan keamanan Nakes, menjamin fasilitas yang layak, menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP), mengirim petugas untuk serah terima peserta Nakes, dan membiayai petugas dalam rangka penjemputan dan pengantaran Nakes ke lokasi penempatan.

Pengendalian Resistensi Antimikroba Jadi Perhatian Dunia

Resistensi Antimikroba telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia. Dalam laporannya tahun 2014, WHO menyatakan bahwa masalah ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, termasuk di Indonesia. Masalah ini muncul akibat penggunaan antimikroba yang tidak bijak yang berujung pada tidak efektifnya terapi antimikroba.

Demikian disampaikan Dirjen Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI Bambang Wibowo mengawali pembukaan acara International Scientific Conference on Antimicrobial Resistance 2018, di Jakarta (28/11). Acara ini diikuti oleh perwakilan WHO, FAO, Lintas Kementerian dan Lembaga, akademisi, dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit.

Menurut Bambang, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 memperlihatkan bahwa 10% masyarakat menyimpan antibiotik di rumah, dan 86,10% masyarakat di antaranya mendapatkan antibiotik tanpa resep dokter. Penelitian lain memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan yang nyata pada infeksi oleh kuman penghasil extended spectrum beta lactamases (ESBL) di rumah sakit.

Ditambahkan Bambang bahwa dengan letak geografis Indonesia yang strategis dan luas serta interaksi yang kompleks antar berbagai pemangku kepentingan, cenderung memiliki beban yang lebih besar dalam pengendalian resistensi antimikroba.

Karena pentingnya pengendalian resistensi antimikroba ini, pada tahun 2017, semua negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) diharuskan memiliki Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (RAN-PRA) yang sejalan dengan Global Action Plan WHO.

Dengan berbagai upaya lintas sektor dan kementerian serta dukungan WHO, FAO dan OIE, RAN-PRA Indonesia tahun 2017-2019 telah diberikan ke WHO pada World Health Assembly 2017.

”RAN tersebut terdiri dari perencanaan seluruh lintas sektor dan lintas kementerian yang mencakup kegiatan membangun kesadaran; menyelenggarakan surveilans dan penelitian; melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi; memperbaiki higiene dan sanitasi; penggunaan antimikroba secara bijak; dan pengembangan investasi yang berkesinambungan,” terang Bambang.

Ia berharap dengan pertemuan ini akan didiskusikan rencana kebijakan, rancangan masa depan, serta soal pendanaan untuk menerapkan konsep one help dalam menanggulangi resistensi anti mikroba.

Konferensi Internasional Kendalikan AMR 

Meski resistensi antimikroba dianggap penting dan strategis dalam kesehatan masyarakat, masalah ini belum mendapatkan perhatian luas untuk dikembangkan melalui penelitian dan inovasi.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh konsultan WHO pada saat penyusunan rencana aksi terungkap bahwa walaupun pelaksanaan awal telah berlangsung dan berkembangseperti kewaspadaan dan surveilans, namun pengendalian resistensi antimikroba belum dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu secara lintas sektor.

Sejalan dengan upaya pengendalian resistensi antimikroba dengan konsep One Health Approach, pertemuan ini sebagai wadah untuk menghimpun para ilmuwan, peneliti, praktisi, dan penentu kebijakan untuk berbagi pengalaman tentang situasi terkini di masing-masing sektor serta hasil penelitian dari aspek resistensi antimikroba.

Isu strategis yang diangkat di antaranya perkembangan terakhir implementasi RAN-PRA di Indonesia, baik di sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, maupun lingkungan; upaya pengembangan surveilans, dan penelitian terkait PRA di Indonesia.

Indonesia Tangani Diabetes Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Indonesia berkomitmen mencegah dan mengendalikan Diabetes melalui pemberdayaan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), Pemerintah Indonesia telah membentuk Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM, sebagai upaya terdepan pencegahan dan pengendalian PTM.

Hal ini disampaikan Menkes Nila F. Moeloek saat menjadi salah satu Panelis pada Ministerial Conference on Diabetes (MCOD) tanggal 26-27 November 2018 di Singapura.

MCOD diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Singapura untuk tujuan menempatkan pentingnya manfaat pencegahan dan pengendalian Diabetes dalam agenda global, saling berbagi best practices internasional; pengalaman dan inovasi dalam memodifikasi faktor risiko diabetes; serta membangun kapasitas dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan gaya hidup sehat.

Menurut Menkes, upaya efektif untuk mencegah dan mengendalikan diabetes harus difokuskan pada faktor-faktor risiko disertai dengan pemantauan yang teratur dan berkelanjutan dari perkembangan mereka. Delapan puluh persen kasus PTM dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risiko umum. Sayangnya, faktor risiko umum PTM di Indonesia masih relatif tinggi: sebesar 33,5% tidak melakukan aktivitas fisik, 95% tidak mengonsumsi buah dan sayuran, dan 33,8% populasi usia di atas 15 tahun merupakan perokok berat.

”Oleh karena itu, perubahan gaya hidup harus dimasukkan dalam intervensi awal untuk komunitas berisiko,” tegas Menkes.

Menkes menambahkan, untuk mencapai keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian Diabetes, diperlukan kerja sama pemangku kepentingan lain di luar sektor kesehatan, baik lintas sektoral di tingkat nasional, kerja sama kawasan (regional) maupun secara global.

Menutup presentasinya, Menkes mengusung tema atau jargon dalam kampanye upaya pencegahan dan pengendalian PTM di Indonesia, yaitu CERDIK yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan:
Check health status routine and regularly
Encourage to avoid smoking and other tobacco product
Raise physical activity
Daily consumption with healthy diet
Implement adequate rest
Keep balance between body and mind.

Menkes berbicara mengenai langkah-langkah strategis Pemerintah Indonesia mencegah dan mengendalikan diabetes pada 4 kesempatan yaitu Diskusi Panel II (Tackle Diabetes through Supportive Environments), Ministers Working Breakfast, Ministerial Round Table dan ASEAN Health Ministers Meeting.

Promosi Kesehatan Rumah Sakit Lebih Ditekankan

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan permasalahan kesehatan semakin kompleks dimana terjadi Global Burden Non-Communicable Diseases (NCDs), termasuk di Indonesia. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan perorangan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan melalui promosi kesehatan.

”Di Indonesia, Global Burden NCDs dapat dibuktikan di antaranya dengan tingginya prevalensi TBC dan stunting, serta rendahnya cakupan imunisasi. Karena itu, pelayanan kesehatan perlu diarahkan pada upaya promotif dan preventif,” kata Nila pada Konferensi Nasional Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) ke-4 di Jakarta, Rabu (28/11).

Konferensi Nasional PKRS merupakan ajang dikusi dari berbagai pemangku kepentingan, penyelenggara, praktisi dan akademisi, yang hasilnya menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dari berbagai pihak.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kirana Pritasari mengatakan sebelumnya Konferensi Nasional PKRS ke-3 telah digelar di D.I Yogyakarta. Konferensi tersebut menghasilkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 44 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit .

”Konferensi sebelumnya telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang diformulasikan menjadi permenkes (nomor 44 tahun 2018). Di situ ada langkah-langkah yang harus dilakukan, strategi yang harus dipenuhi oleh rumah sakit,” katanya.

Kirana mengharapkan komitmen yang sekarang juga bisa menghasilkan sesuatu dan ada tindak lanjutnya.

”Jadi tidak hanya di dalam forum pertemuan, ada tindak lanjutnya, RS yang hadir di sini mulai melaksanakan promosi kesehatan rumah sakit,” ucap Kirana.

Selanjutnya, Menkes Nila mengharapkan pelaksanaan konferensi ini dapat menghasilkan komitmen dalam mengimplementasikan PKRS.

”Rumah Sakit diharapkan dapat berkomitmen meyelenggarakan promosi kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Diharapkan promosi kesehatan dapat sebagai penggerak dalam melaksanakan reorientasi pelayanan kesehatan,” kata Nila.

Dalam Permenkes itu rumah sakit wajib menyelenggarakan PKRS dengan prinsip paradigma sehat, kesetaraan, kemandirian, keterpaduan, dan kesinambungan. Yang menjadi standar PKRS adalah rumah sakit harus memiliki regulasi promosi kesehatan, melaksanakan assessment promosi kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, SDM rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit.

Selain itu, rumah sakit juga melaksanakan intervensi promosi kesehatan dan monitoring evaluasi promosi kesehatan.

PKRS tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Collaborating Centre for Health Promotion in Health and Health Care, menekankan agar rumah sakit melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Dalam mengimplementasikan promosi kesehatan di rumah sakit memerlukan kolaborasi dalam mendukung sistem yang terintegrasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat menentukan agar promosi kesehatan bisa dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Kemenkes, BPJS Kesehatan dan KPK Komitmen Tanggulangi Fraud

Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan drg. Oscar Primadi, MPH hadir pada acara Konsolidasi Nasional Penguatan Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasioanl (JKN). Acara ini diikuti Kadinkes Provinsi seluruh Indonesia, Kadinkes Kabupaten/Kota, Kepala Direktur RSUD dan Kepala Kantor Perwakilan Puskesamas serta Pejabat Tinggi dilingkungan Kementerian Kesehatan di Bekasi (04/11).
Dalam paparannya, drg. Oscar menyatakan bahwa salah satu pilar program Indonesia Sehat adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan target Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019 sebanyak 95%. Melihat kemajuan dari program JKN, cakupan kepesertaan terus meningkat setiap tahun.
Menurut drg. Oscar, pemerintah optimis target 95% penduduk Indonesia akan terlindungi melalui program jaminan kesehatan semesta, akan dapat terwujud.
Alokasi anggaran PBI setiap tahun terus meningkat seiring peningkatan jumlah PBI. Pada tahun 2014 jumlah PBI sebanyak 86.400.000 jiwa dengan alokasi anggaran sebesar 19,9 triliyun dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 92.380.352 jiwa dengan alokasi anggaran sebesar 25.4 triliyun. Untuk tahun 2018 peserta PBI yang ditanggung pembiayaannya dalam program JKN sebanyak 92.400.000 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar 25.5 triliyun.
Berdasarkan angka tersebut sudah bukan anggaran sedikit yang dialokasikan dalam program JKN. Jika program JKN tidak terkelola dengan baik maka dapat menjadi program yang sia-sia dan tidak menutup kemungkinan akan merugikan keuangan negara karena praktek kecurangan (fraud) yang terjadi dalam program JKN.
Beberapa kasus penyalahgunaan dana kapitasi oleh kepala daerah dan pejabat teknis lain di daerah bahkan sampai melibatkan Puskesmas, merupakan fakta bahwa program JKN ini tidak bebas dari praktek kecurangan (fraud). Selain itu hasil studi yang dilakukan oleh KPK terkait dengan JKN ditengarai bahwa ada sekitar satu juta potensi klaim palsu.
Potensi ini jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi bom waktu bagi program JKN maupun bagi provider jasa layanan kesehatan.
Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah mengamanahkan tentang pencegahan fraud yang melibatkan banyak Kementerian/Lembaga lainnya termasuk pemangku kepentingan yang terkait dengan program JKN. Melihat amanah dalam peraturan ini, maka upaya untuk mencegah terjadinya fraud dalam program JKN tidak saja menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata namun juga pihak lainnya seperti Kementerian Sosial dalam hal pencegahan kecurangan dalam penetapan PBI juga pemerintah daerah dalam rangka integrasi jaminan kesehatan daerah kedalam program JKN.
Terkait dengan fraud dalam program JKN, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam program JKN sebagai bukti bahwa Kementerian Kesehatan menaruh perhatian besar untuk mengawal program JKN agar berada pada koridor yang benar.
Di samping itu, Kementerian Kesehatan bersama dengan KPK dan BPJS Kesehatan pada tahun 2017 telah menerbitkan keputusan bersama untuk membentuk tim bersama pencegahan, deteksi dan penanganan kecurangan (fraud) dalam program JKN. Hal ini merupakan komitmen untuk mengawal program JKN dari praktek yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara yang dilakukan oleh pihak tertentu.
Tindak lanjut dari keputusan bersama Kementerian Kesehatan, KPK dan BPJS Kesehatan adalah menyusun pedoman pencegahan kecurangan dalam program JKN yang komprehensif dan aplikatif sehingga pedoman ini akan menjadi acuan bagi FKTP dan FKRTL dalam membangun sistem pencegahan kecurangan (fraud) yang integral dengan proses pelayanan kesehatan.
Selain itu pedoman pencegahan kecurangan (fraud) ini juga menjadi landasan dasar bagi tim deteksi dan tim penanganan kecurangan untuk menyusun pedoman deteksi dan pedoman penanganan sehingga sinergitas dalam pelaksanaannya dapat terwujud sebagaimana diharapkan bersama. Pedoman ini juga telah diujicobakan oleh tim bersama pada 3 (tiga) provinsi yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.
Hasil uji coba ini akan menyempurnakan pedoman pencegahan, deteksi dan tindaklanjut dari fraud pada program JKN yang rencananya juga pada akhir tahun 2018 ini akan ditetapkan dan diberlakukan secara nasional.
Kegiatan konsolidasi nasional penguatan sistem pencegahan fraud pada program JKN merupakan tindaklanjut dari hasil monitoring dan evaluasi sistem pencegahan kecurangan (fraud) yang dilaksanakan oleh Itjen Kemenkes pada 8 (delapan) provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali dan Sulawesi Tenggara.